Feeds:
Pos
Komentar

jejak sejarah

jepang di masama, luwuk, banggai

MONUMEN : Sebuah tugu berukuran kecil dengan tinggi sekira 2 meter dibangun di Desa Padangon Kecamatan Masama. Tugu ini merupakan kenangan tentang adanya pesawat Jepang yang mendarat darurat di wilayah itu menjelang kemerdekaan RI. (Foto: Gafar Tokakalang)

Jejak-Jejak Tentara Jepang di Kecamatan Masama

Membuat Roda Pesawat, Membangun Tugu dan Kelompok Tani

 

Sebuah tugu dengan nama Jepang tertulis di penghujung Desa Padangon Kecamatan Masama. Miniatur bendera Indonesia dan Jepang juga dipajang disisi kiri kanan tugu. Sebuah monumen dibangun untuk mengenang pesawat tentara Jepang yang mendarat darurat di wilayah itu.

Oleh  : Gafar Tokalang

Tahun 1945, sebuah pesawat milik tentara Jepang mendarat darurat di kawasan perkebunan milik masyarakat Kecamatan Masama. Mr.Kikuchi, pilot pesawat yang terdesak oleh kejaran pesawat tempur sekutu itu, harus mendarat darurat untuk menyelamatkan diri. Akibatnya seluruh roda pesawat hancur terbentur bongkahan-bongkahan tanah yang memang bukan landasan itu.

Pesawat yang ditumpangi Mr.Kikuchi tersebut mendarat di perkebunan yang penuh dengan ilalang, sejak kawasan “kulibut” hingga kawasan “Butongon”, jaraknya sekira 3 kilometer. Sekarang, kedua tempat tersebut menjadi kawasan persawahan di wilayah Desa Taugi.

Saat itu, tak jauh dari kawasan tersebut, terdapat perkampungan masyarakat. Seperti Desa Eteng, Desa Tangeban, Desa Taugi, dan beberapa desa tua di wilayah tersebut. Maka, setelah pesawat benar-benar terhenti, Kikuchi turun dan melarikan diri menuju ke perkampungan penduduk.

Kikuchi kesulitan berkomunikasi, karena bahasa Jepang yang tidak dapat dimengerti oleh masyarakat. Hanya ada beberapa tokoh masyarakat saja yang mengerti perintah-perintah Jepang. Maklum, saat itu Kabupaten Banggai dan bahkan Indonesia masih dalam kekuasaan Jepang. Hanya beberapa perintah dalam bahasa Jepang saja dapat dimengerti oleh warga, salah satunya adalah perintah untuk menutup badan pesawat agar tidak terlihat dari udara.

Saat itu pula, warga desa, khususnya para lelaki yang berusia muda dan memiliki kekuatan fisik, dikerahkan untuk mencari daun kelapa kering. Daun kelapa kering yang dikumpulkan warga itulah yang digunakan untuk menutupi badan pesawat tersebut.

Setelah aman, Mr.Kikuchi meminta bantuan warga untuk membuat roda pesawat yang rusak. Entah seperti apa ceritanya, yang jelas menurut warga, pesawat tersebut akhirnya terbang kembali setelah warga, melalui seorang tukang kayu membuat roda pesawat dengan bahan kayu.

Biling, adalah sebutan untuk akar kayu besar yang berbentuk papan yang tebal. Biling itu kemudian dibuat bundar menyerupai roda pesawat itu. Atas bantuan warga dan tukang kayu tersebut, akhirnya beberapa hari kemudian, Mr.Kikuchi dengan pesawat tersebut terbang kembali dan pergi.

Tak banyak referensi yang dapat diperoleh terkait adanya pesawat Jepang di areal perkebunan itu. Bahkan dalam beberapa catatan sejarah pendudukan Jepang di Banggai yang sudah ada saat ini, juga belum menjangkau peristiwa tersebut.

Dari penuturan warga setempat, terdapat dua versi terkait peristiwa itu. Versi pertama yakni pesawat Jepang yang jatuh, dan ada juga versi lain yang menyebutkan, pesawat tersebut mendarat secara darurat karena dikejar kejar pesawat tempur milik sekutu.

Seperti diketahui, Jepang mendarat di Luwuk pertama kalinya pada 15 Mei 1942 yang dipimpin Komdan Miyamoto. Pergerakan tentara Jepang di daerah ini disebutkan cukup intens, beberapa catatan menyebutkan adanya kisah pekerja rodi dibawa kendali Jepang. Jepang akhirnya menyerah ketika sekutu (Amerika Serikat) membombardir kota Hirosima dan Nagasaki, yang kemudian menjadi akhir dari babak perang dunia II. Tak lama kemudian, Indonesia pun menyatakan kemerdekaannya.

Barulah pada tahun 2003 yang lalu, atau 68 tahun kemudian, seorang warga Jepang tiba di Luwuk Kabupaten Banggai, dan minta diantarkan ke wilayah Kecamatan Masama. Ia menemui sejumlah tokoh masyarakat di wilayah itu, dan menceritakan bahwa dirinya adalah anak dari Mr.Kikuchi, pilot pesawat yang pernah dibantu oleh warga untuk menerbangkan kembali pesawat itu.

Menurut Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Masama, Darwis, saat datang, anak Mr.Kikuchi tersebut sempat memberikan bantuan kepada sejumlah tokoh masyarakat yang berada di Desa Minangandala, Desa Eteng, Desa Taugi, Desa Tangeban, dan beberapa desa lain. Bantuan yang diberikan berupa terpal dan kursi plastik dalam jumlah banyak.

Selain itu, anak dari Mr.Kikuchi tersebut kemudian membiayai warga untuk membangun sebuah monumen kecil. Sebuah tugu yang bertuliskan nama Mr.Kikuchi (1945-2003), dengan miniatur bendera Indonesia dan bendera Jepang di sisi kiri kanannya. Tugu tersebut kini berada di wilayah Desa Padangon, pemekaran dari Desa Eteng beberapa tahun lalu.

Tugu tersebut dibangun di lokasi dimana rumah seorang tukang kayu yang membuat roda pesawat saat itu. “Lokasi pesawatnya saat itu kini areal persawahan. Yang dibangun tugu itu adalah rumah tukang, tempat membuat roda pesawat kala itu,” tutur Darwis.

Nama Mr.Kikuchi tidak saja tertera dalam tugu tersebut. Petani di Desa Padangon, bahkan menjadikan nama “Kikuchi” sebagai nama sebuah kelompok tani.(*)

Sebelumnya saya telah memberikan argumentasi soal mengapa pajak daerah, yang menjadi salah satu bagian yang memberikan kontribusi terhadap total PAD mengalami kenaikan pesat dalam kurun beberapa tahun terakhir. Selanjutnya jika melihat total pendapatan yang juga mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, juga selalu diakibatkan oleh adanya regulasi yang berlaku secara nasional. Jadi, bukan semata-mata karena dipicu oleh kreatifitas kinerja pengelolaan sektor pendapatan di daerah.

Misalnya jika kita melihat dalam pertumbuhan dana transfer (perimbangan) yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan, juga diantaranya karena terjadi kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) pada tahun-tahun sebelumnya, dan baru ditrasfer pada belakangan ini.

Salah satu contoh, terbitnya PMK Nomor 214/PMK.07/2014 tentang alokasi kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil sumber daya alam sampai dengan tahun anggaran 2013 yang ditetapkan pada 3 Desember 2014, yang salah satunya adalah mengatur alokasi kurang bayar DBH SDA pertambangan umum tahun anggaran 2010, tahun anggaran 2011, tahun anggaran 2012, dan tahun anggaran 2013 yang mencapai Rp1,2 miliar.

Begitu juga dengan PMK Nomor 215/PMK.07/2014 tentang kurang bayar bagi hasil pajak tahun 2011 dan tahun 2012, yakni Kabupaten Banggai mendapatkan alokasi sebesar Rp888 juta DBH PPH Pasal 21. Jika ditelitikan, kenaikan dana transfer yang terjadi pada tahun 2013,2014 dan bahkan tahun 2015 nantinya, adalah terjadi akibat adanya kurang bayar dari pemerintah pusat pada tahun-tahun sebelumnya, dan baru ditransfer pada beberapa tahun terakhir.

Sementara dana transfer seperti DAU dan DAK, disesuaikan dengan laporan dari daerah karena menggunakan perhitungan dengan sejumlah indikator dalam pengalokasiannya. Jadi, kenaikan dana trasfer bukan terjadi karena “lobi-lobi” ke pusat, melainkan karena perhitungan berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan secara nasional.

Belum lagi jika kita melihat besarnya alokasi transfer dari pusat ke daerah, yang terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD), yang juga akan masuk dalam kelompok dana transfer. Jika dihitung dengan kenyataan itu, maka jelas tahun 2014 dan seterusnya akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum tahun 2014, karena memang pada tahun-tahun itu belum ada dana ADD yang diberikan pemerintah pusat ke daerah.

Yang mungkin ada kaitannya dengan “lobi-lobi” ketingkat pusat adalah dana transfer jenis dana penyesuaian dan otonomi khusus. Sektor ini ke depan harus diperkuat. Sebab, pada tahun 2009 sampai tahun 2011, dana penyesuaian dan otonomi khusus justru naik, dari Rp51 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp Rp71 miliar pada tahun 2011 dan naik lagi menjadi Rp116 pada tahun 2011. Pendapatan dari dana penyesuaian justru turun pada tahun 2012 dan 2013, yakni masing-masing hanya mencapai Rp95 miliar tahun 2012 dan Rp89 miliar tahun 2013. Posisi dana penyesuaian baru naik kembali pada tahun 2014 yakni mencapai Rp125 miliar.

Uraian mengenai pergerakan angka pendapatan daerah setiap tahun perlu dianalisa secara objektif, sehingga tidak menjebak penafsiran tentang persepsi kinerja pengelolaan pendapatan yang maksimal. Ini penting, agar semua pihak, para pemangku kepentingan dan kebijakan di daerah, tidak bersikap “besar kepala” dan merasa puas dengan hasil yang dicapai. Tujuannya adalah agar kedepannya nanti bisa merumuskan langkah strategis yang lebih mengarah pada hasil dari kualitas kerja, dan bukan hasil dari kebijakan nasional.

Yang saya maksudkan adalah, harusnya analisis yang diambil untuk menatap kedepan adalah bukan pada sisi seberapa besar yang kita dapatkan saat ini, melainkan harusnya kita bicara soal seberapa besar potensi pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah yang bocor selama ini. Kita harus mengejar kebocoran itu.

Misalnya soal jutaan meter kubik galian material non logam dan batuan yang tidak bisa tertagih, soal banyaknya izin tambang yang tak bayar pajak, soal pajak restoran dari aktivitas PT.Rekayasa Industri di lokasi proyek Migas yang juga tak dibayar. Dan lain-lain yang berskala lokal.

Harusnya, jika memang ini didesain untuk pencitraan, pemaparannya lebih fokus pada seberapa besar kemampauan daerah ini dalam menarik pendapatan dari potensi pajak dan retribusi daerah yang ada. Yang perlu diuraikan adalah seberapa besar sebenarnya potensi milik kita, berapa yang tergarap, berapa yang bocor. Sekarang, harusnya kita bicara soal itu, bukan mempersentasekan pendapatan yang sudah diatur secara nasional. Apalagi jika harus menggiring pemahaman akan hal tersebut sebagai sebuah prestasi.

Yang menggelitik dari pikiran saya saat menghadiri pembukaan forum SKPD tersebut sebenarnya, adalah soal argumentasi yang dipaparkan Dinas Pendapatan dan Badan Keuangan. Bagi saya argumentasi tersebut justru bisa membuat bupati sebagai kepala daerah terjebak dalam perasaan senang, karena merasa telah melakukan sesuatu loncatan yang luar biasa dari aspek pendapatan daerah.

Padahal, argumentasi tersebut tidak sepenuhnya objektif karena tidak diuarikan secara detail. Bagi saya, hal tersebut tidak memberikan sumbangsi positif dari aspek pencitraan secara politis, jika itu yang diharapkan oleh para pembicara. Karena bagi saya, input yang kurang baik, akan mengakibatkan output yang juga kurang baik.

Dan karena alasan itulah saya membuat perspektif ini, sebagai persepektif lain dari kemajuan yang sudah ada. Mungkin argumentasi ini akan menimbulkan pendapat lain sebagai perspektif baru. Analisis saya ini bisa menjadi input positif, atau juga bisa menjadi sampah. Karena saya sadar semua itu tergantung dari sudut mana kita memandangnya.

Hal yang telah saya uraikan ini, baru merupakan perspektif dari aspek pendapatan. Untuk selanjutnya, saya masih akan mengurai fakta lain dari aspek belanja daerah, yang juga mengalami kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Peningkatan nilai belanja selama ini perlu dilihat secara objektif. Setidak-tidaknya perlu dilihat dari perspektif yang lain, selain yang telah dipaparkan dalam musrenbang di 23 kecamatan, dan selain dari apa yang dipaparkan dalam pembukaan forum SKPD. Untuk itulah, selanjutnya saya hendak menyingkap distorsi belanja aparatur dalam menggerogoti kebutuhan rakyat selama ini, sebagaimana yang banyak ditemukan dalam fenomena belanja daerah beberapa tahun terakhir.(*)

Kemarin, pemerintah daerah Kabupaten Banggai menggelar Forum SKPD. Forum itu dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk merancang pembangunan daerah tahun 2016 mendatang.

Pembukaan kegiatan itu diawali dengan pemaparan sejumlah pihak yang berkompeten di daerah, seperti Dinas Pendapatan yang memberikan pandangan tentang pendapatan daerah, dinas keuangan yang memberikan pandangan pengelolaan keuangan daerah.

Ada hal yang menggelitik pikiran saya dalam pemaparan itu. Terutama mengenai klaim yang ditegaskan Kepala Dinas Pendapatan Martono Suling dan Kepala Badan Keuangan Imran Suni, terkait dengan pergerakan anggaran daerah dari aspek pendapatan dan belanja daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Menurut Martono, sejak daerah ini dipimpin bupati Sofhian Mile, terjadi kenaikan yang cukup serius dari aspek pendapatan daerah. Misalnya PAD, yang pada tahun 2011 sebesar Rp35 miliar, naik menjadi Rp48 miliar pada tahun 2012 dan menjadi Rp65 miliar pada tahun 2013. Kemudian naik lagi pada tahun 2014 menjadi Rp92 miliar dan kemudian ditargetkan Rp96 miliar pada tahun 2015.

Kenaikan PAD setiap tahun itu, dipaparkan Martono dalam pertemuan itu sebagai sebuah prestasi besar yang dilakukan pemerintahan dibawah kepemimpinan Sofhian Mile yang dimulai pada tahun 2011 hingga saat ini.

Begitu juga dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Imran Suni, yang mencoba memberikan argumentasi yang sama pada pertemuan itu. Kata dia, belanja daerah setiap tahun terus naik, yakni pada awal menjadi bupati pada tahun 2011, belanja daerah baru berada pada posisi Rp750 miliar, naik drastis menjadi Rp1,3 triliun pada tahun 2015. Kata dia, jika melihat tren kenaikan belanja daerah sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 dengan rata-rata sebesar 16,35 persen, maka proyeksi belanja daerah tahun 2016 bisa mencapai Rp1,5 triliun.

Kedua kepala dinas tersebut mengklaim fakta-fakta tersebut sebagai sebuah prestasi. Bagi saya, argumentasi kedua kepala dinas tersebut merupakan perspektif pemerintah daerah, yang mencoba mengaitkan dengan kinerja kepemimpinan Sofhian Mile dalam lima tahun terakhir.

Argumentasi kedua pejabat tersebut bagi saya sebenarnya cukup berbahaya. Sebab, tahun ini adalah tahun politik, terutama menjelang pemilihan kepala daerah. Jika fakta pergerakan keuangan itu dikait-katikan dengan kinerja bupati, yang “mungkin” diharapkan agar dapat mendongkrak popularitas pemerintahannya, maka saya justru melihatnya sebagai sebuah argumentasi yang berbahaya.

Sebab, saya melihat adanya argumentasi yang dipaksakan dalam menjelaskan setiap pergerakan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir pada forum tersebut. Argumentasi yang dipaparkan cenderung berkesan politis, dan tidak konseptual.

 

Berikut adalah perspektif lain dari fakta pergerakan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir, yang saya buat sebagai argumentasi yang mungkin bisa menjadi pertimbangan, untuk tidak menjadikan pergerakan keuangan daerah selama ini, sebagai materi pencitraan dimasa yang akan datang.

Bahwa adanya kenaikan pendapatan daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2011-2015) sebagaimana yang dipaparkan, itu adalah benar adanya. Namun harus dipahami bahwa tren kenaikan pendapatan daerah sebenarnya juga sudah terjadi sejak lama. Misalnya, BPS telah merilis angka pergerakan pendapatan daerah yang juga sudah terjadi sejak tahun 2009 sebesar Rp630 miliar hingga 2011 menjadi Rp781 miliar.

Memang terjadi perbedaan persentase tren pertumbuhan pendapatan daerah pada periode 2009-2011 dengan periode 2012-2015. Namun perbedaan persentase tren pertumbuhan pendapatan daerah tersebut, tidak dapat dikaitkan dengan kinerja kepala daerah dalam memimpin. Sebab, besarnya pertumbuhan pendapatan daerah pada periode 2012-2015 terjadi akibat adanya perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan secara nasional.

Secara jelas dan komprehensif, analisis mengenai hal ini akan saya tulis pada bagian selanjutnya. Namun sebagai contoh dalam tulisan kali ini, berikut saya uraikan pergerakan Pajak Daerah sebagai salah satu item Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk memahami kenapa terjadi kenaikan signifikan pada sektor PAD dalam periode 2011-2015.

Pada tahun 2009 pajak daerah kita hanya sebesar Rp5,4 miliar, kemudian pada tahun 2010 naik menjadi Rp6,3 miliar. Pada tahun 2011 naik tajam menjadi Rp12,8 miliar, dan naik lagi menjadi Rp15,6 miliar pada tahun 2012. Kemudian menjadi Rp20,3 miliar pada tahun 2013 dan Rp28,9 pada tahun 2014.

Jika dilihat, kenaikan tajam mulai terjadi pada tahun 2011. Hal itu berkaitan dengan berlakunya UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang salah satunya adalah soal pelimpahan BPHTB dan PBB-P2 menjadi Pendapatan Asli Daerah. Sebelumnya, kedua jenis pajak tersebut merupakan kewenangan pusat dan tidak tercatat sebagai PAD di daerah.

Di Kabupaten Banggai pengelolaan BPHTB sudah dimulai sejak tahun 2012 lalu, sedangkan pengelolaan PBB-P2 dimulai sejak 2014. Selain itu, ada pula pajak air tanah, dan pajak mineral bukan logam dan batuan yang diperoleh dari aktivitas di proyek Migas.

Beberapa sumber PAD tersebut, sebelumnya memang tidak dimiliki daerah. Jadi, wajar jika terjadi kenaikan signifikan dalam kurun waktu 2011-2015 untuk PAD, karena salah satunya adalah berkaitan dengan pemberlakukan UU No 28 tahun 2009.

Inilah “salah satu” fakta yang tidak dipaparkan secara objektif oleh kepala dinas pendapatan dan kepala badan pengelola keuangan dalam Forum SKPD, dan langsung membuat argumentasi politis yang bagi saya justru berbahaya itu.(*)

SEPERTI yang saya utarakan sebelumnya, bahwa selain aspek pendapatan, perlu juga dilakukan analisis belanja daerah. Untuk diketahui, belanja daerah Kabupaten Banggai mengalami tren pertumbuhan yang cukup baik dan patut dibanggakan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Sebagai konsekwensi dari pertumbuhan pendapatan, maka jelas aspek belanja pun akan ikut naik. Pada tahun 2011, belanja daerah masih bertengger pada posisi Rp750 miliar, kemudian naik terus setiap tahun hingga pada tahun 2015 mencapai Rp1,3 triliun. Ini adalah pergerakan yang cukup memukau. Akan tetapi kenaikan belanja ini terjadi karena adanya kenaikan pendapatan. Jika tidak ada kenaikan pendapatan, tentunya tidak mungkin bisa terjadi kenaikan belanja.

Kritik yang hendak saya utarakan dalam pergerakan pertumbuhan belanja ini adalah soal aspek pemanfaatan setiap jenis belanja. Seperti diketahui, ada dua jenis kelompok belanja dalam pengelolaan keuangan daerah, pertama belanja tidak langsung dan kedua belanja langsung.

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan publik, seperti soal belanja yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan serta hibah dan bantuan sosial. Belanja tidak langsung, familiar dengan sebutan belanja aparatur, sedangkan belanja langsung adalah belanja yang berkenaan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD kepada masyarakat luas, atau yang akrab disebut dengan belanja publik.

Idealnya, persentase belanja aparatur harus lebih kecil dibandingkan dengan belanja publik. Hanya saja, dalam konteks kita di Kabupaten Banggai hal tersebut tidak mungkin bisa dilakukan. Saya sepakat dengan pendapat Bupati Sofhian Mile saat pembukaan Forum SKPD beberapa hari lalu, yang menyebutkan besarnya jumlah pegawai membuat daerah kita kesulitan untuk mendesain proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur.

Jumlah pegawai yang terlalu banyak, membuat pos belanja aparatur harus besar. Sebenarnya hal itu tidak menjadi masalah. Sepanjang kualitas kinerja yang dihasilkan benar benar seimbang dengan besarnya anggaran yang diserap. Yang menjadi persoalan adalah, banyaknya jumlah pegawai di daerah, tidak, atau belum memberikan dampak yang besar bagi kreatifitas dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Saya melihat adanya kecenderungan belanja daerah yang tidak terpola secara baik dan mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Saya tidak ingin mengomentari alokasi belanja tidak langsung atau belanja aparatur terlalu jauh. Karena belanja aparatur adalah konsekwensi dari pelaksanaan operasional pemerintahan. Pencermatan lebih jauh soal belanja tidak langsung, mungkin akan saya utarakan dalam catatan selanjutnya.

Yang ingin saya kritisi dalam perspektif kali ini adalah soal belanja langsung atau yang biasa disebut belanja publik. Dalam struktur APBD kita, belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal. Pertumbuhan belanja langsung dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan sebagaimana tren pertumbunan total belanja kita. Pada tahun 2011, belanja langsung terserap sebesar Rp252 miliar, dan terus naik setiap tahun hingga menjadi Rp532 pada tahun 2014. Sedangkan tahun 2015, belanja langsung ditargetkan sebesar Rp567 miliar, yang menurut pemaparan Kepala Badan Keuangan Imran Suni, pertumbuhan rata-ratanya adalah sebesar 23,13 persen.

Hanya saja, alokasi belanja langsung yang digelontorkan selama ini tidak secara utuh diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan publik. Meski familiar dengan sebutan belanja publik, namun “belanja aparatur” tetap saja menggerogoti belanja langsung. Sebab, didalam belanja langsung, masih ada juga belanja pegawai yang setiap tahun terus mengalami kenaikan. Misalnya, tahun 2013 belanja pegawai di belanja langsung sebesar Rp7 miliar, kemudian naik tajam pada tahun 2014 menjadi Rp23 miliar.

Saya menyebut belanja aparatur masih menggerogoti belanja publik, karena rincian belanja pegawai dalam belanja langsung adalah untuk honorarium dan lembur bagi aparatur. Harusnya, jika belanja langsung ini memang benar-benar diarahkan untuk belanja publik, mengapa Tim Anggaran Pemda (TAPD) dan juga DPRD tentunya, tetap saja menempatkan belanja pegawai yang besar di dalam belanja langsung?.

Jika memang harus dialokasikan, setidaknya perlu ada kajian yang jelas, mengapa honorarium dan lembur tahun 2013 hanya sebesar Rp7 miliar, dan pada tahun 2014 sudah menjadi Rp23 miliar?. Adakah pekerjaan SKPD yang berbeda antara tahun 2013 dan 2014 sehingga membuat anggaran honorarium dan lembur harus naik sebesar itu? Faktanya kegiatan SKPD setiap tahun relatif sama.

Sebagai contoh, penyusunan anggaran yang dilakukan Dinas PPKAD tahun 2013 sama dengan yang dilakukan pada tahun 2014. Begitu juga dengan penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan Bappeda tahun 2013 sama dengan yang dilakukan pada tahun 2014. Kegiatan penarikan pajak dan retribusi yang dilakukan tahun 2013 sama dengan yang dilakukan tahun 2014, namun mengapa terjadi kenaikan anggaran yang begitu besar untuk honor dan lembur dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut antara tahun 2013 dan tahun 2014?. Ini yang harusnya dijelaskan.

Itu hanya beberapa contoh saja, saya tidak ingin membuka jenis belanja ini terlalu fulgar, agar tidak menjadi bias. Karena tujuan saya hanyalah ingin menyatakan, bahwa betapa selama ini kita tidak menggunakan indikator dan analisa standar belanja yang rasional, dalam setiap mengalokasikan anggaran belanja. Untuk apa ada honor dan lembur lagi dalam setiap kegiatan, bukankah sudah ada tambahan penghasilan bagi para PNS selain gaji dan tunjangan setiap bulan, pada kelompok belanja tidak langsung?.

Jika setiap melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur harus disiapkan honor, lembur, makan, minum dan akomodasi, lalu untuk apa PNS diberi gaji, diberi tunjangan, dan diberi tambahan penghasilan (yang dulu namanya TKD), bukankah agar mereka bekerja dan melayani?

Sebenarnya tak ada yang keberatan dengan pemberian honor atau lembur dan segala macam tetek bengeknya itu sepanjang masih realistis dan proporsional. Yang menjadi masalah adalah, anggaran untuk aparatur sudah sedemikian besar, namun tidak sebanding dengan kualitas kerja dan pelayanan yang dihasilkan. Inilah yang menurut saya harus dibenahi. Jangan selalu bersembunyi dibalik opini BPK yang WTP itu, untuk kemudian terus menyedot alokasi yang seharusnya untuk rakyat.

Fenomena serupa juga terjadi pada belanja barang dan jasa. Untuk diketahui, rincian belanja barang jasa dalam belanja langsung, seperti belanja barang habis pakai, belanja makan, minum, belanja perjalanan dinas, dan lain lain. Ini juga sama sama, tak ada indikator yang jelas dalam pengalokasiannya.

Kita boleh saja bangga dengan belanja langsung kita yang naik dari tahun 2013 yang hanya Rp429 miliar menjadi Rp531 miliar pada tahun 2014. Namun tahukah anda, bahwa didalam anggaran yang kita kenal dengan “belanja publik” itu, sesungguhnya terdapat honorarium sebesar Rp19,6 miliar, lembur sebesar Rp4,1 miliar, makan minum Rp 13 miliar, belanja pakaian dinas,khusus dan hari tertentu sebesar Rp3 miliar, perjalanan dinas Rp 61 miliar, dan sederet belanja aparatur lainnya.

Meski contoh yang saya uraikan ini diambil dari dua tahun terakhir (2013-2014) namun tak boleh juga dijadikan kesimpulan bahwa pengelolaan anggaran daerah yang dilakukan pemeritahan saat ini tidak berpihak kepada rakyat. Karena sebetulnya masalah ini adalah masalah klasik yang terjadi sejak dulu dan tak pernah ada perubahan. Bisa jadi sebelum-sebelumnya justru jauh lebih buruk dari yang ada sekarang.

Sebagai penutup, saya hendak menyatakan bahwa, pergerakan pendapatan maupun belanja daerah setiap tahun, tak dapat dijadikan argumentasi dalam pencitraan secara politis, sebagaimana kesan yang saya tangkap dari arena pembukaan forum SKPD beberapa hari lalu. Karena hal tersebut sangat situasional dan cenderung regulatif, terkecuali kita bisa menyodorkan fakta soal kreatifitas kinerja keuangan yang bersifat lokal. Meski begitu kita tetap harus bangga dengan kemajuan yang ada saat ini, dengan selalu berupaya untuk menyadari segala kelemahan yang terjadi. Bagi saya, ini penting agar kedepan bisa menjadi lebih baik.Sekian. (*)

Belakangan ini saya banyak menemukan blog blog atau halaman di facebook yang penuh dengan cerita cerita soal Luwuk. Ibukota kabupaten banggai.

Saya mencari tahu tentang siapa mereka itu, yang selalu menuliskan apa saja yang terjadi dalam setiap hari harinya di Luwuk.

Tulisan tulisan itu sangat ringan namun penuh semangat. Sangat terasa dahsyatnya sebuah kata dan kalimat yang mereka susun satu demi satu, sangat kuat dan bertenaga. sebenarnya mereka bercerita tentang hal hal yang sudah tidak asing bagi saya, dan juga mungkin bagi orang orang luwuk.

Misalnya cerita soal beberapa tempat wisata, cerita tentang bebrapa jenis makanan, cerita tentang kebiasaan kebisaan, tempat, dan lain lain…semua sudah biasa saya dengar, lihat, dan datangi. namun lewat tulsain tulisan mereka itu, saya seolah olah baru mengenal sesuatu yang sebenarnya sudah lama saya ketahui….hmmm..

Dibalik semua itu, saya benar benar kagum dengan kesediaan beberapa orang yang saya kenal konsen menulis apa saja tentang Luwuk, misalnya pak Wahid Nugroho, yang dalam akun facebook bisa ditemui dengan nama Gus Nuk.

Pria ini bukan orang Luwuk, namun sangat peduli dengan tanah kelahiranku. Ia bahkan mencemaskan hangusnya banyak catatan sejarah bersamaan dengan peristiwa kebakaran kantor perpustakaan daerah beberapa waktu lalu. kecemasannya itu ia tuangkan dalam sebuah tulisan dengan judul “Luwuk dan Sejarah Sebuah Kota Yang (Terancam) Hilang”.

Tulisan itu cukup memberikan kesadaran bagi saya, betapa kita, orang orang luwuk yang lahir, besar dan tinggal disini, sebagai pemilik sejarah daerah ini, koq tidak sempat mencemaskan hal itu? atau mungkin kita juga cemas, namun tidak sempat menuliskannya seperti apa yang dilakukan pak Gus Nuk itu?

Namun yang pasti, para penulis penulis yang kini berada di Luwuk, telah ikut memberikan warna dan suasana tersendiri bagi kota ini. Kota yang sebenarnya sudah tak sanggup menampung bebannya sendiri.(*)

Pengelolaan hibah dan bantuan sosial di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai khususnya tahun anggaran 2013, memang sarat penyimpangan. Beberapa fakta diantaranya sudah mencuat melalui pemberitaan media, mengenai temuan reses para anggota DPRD menjelang pembahasan LKPJ dan LKPD 2013.

Sebenarnya tidak itu saja, ada hal yang lebih krusial dari semua masalah itu. Yakni, bagaimana pengelolaan hibah bansos yang bersumber dari APBD sepanjang tahun 2013. Harus dipahami bahwa, ada dua jenis hibah bansos dalam konstruksi APBD. Petama, hibah dan bansos dalam bentuk uang, dan kedua, hibah dan bansos dalam bentuk barang.

Untuk hibah bansos dalam bentuk uang, anggarannya dialokasikan melalui DPA-PPKD (bukan Dinas PPKAD). PPKD adalah Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah (PPKD) yang melekat di tubuh instansi Dinas PPKAD. Sedangkan untuk hibah bansos dalam bentuk barang, anggarannya dialokasikan melalui DPA-SKPD, yang dalam komponen belanja disebut sebagai “belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat”.

Sepanjang tahun 2013, Pemda Banggai menggelontorkan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat senilai Rp23 miliyar lebih. Angka ini sangat fantastis jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebelumnya yang hanya senilai Rp7,3 miliyar saja. Itu diluar hibah dan bansos dalam bentuk uang yang tertera dalam DPA-PPKD.

Secara substansi, pemberian bantuan barang-barang kepada masyarakat, seperti ternak sapi, handtraktor, kapal penangkap ikan, mesin pangkas rumput dan lain lain itu, sangat membantu masyarakat dan perlu terus dilakukan. Hanya saja, yang perlu ditata kembali adalah mekanisme penganggaran dan pelaksanannya.

Yang diharapkan adalah, bantuan barang kepada kelompok masyarakat tersebut benar benar dibutuhkan oleh pemohon. Bukan bantuan yang dibuat buat, sehingga tidak dapat dikelola oleh kelompok penerima setelah memperoleh bantuan dari pemerintah. Atau barang yang diserahkan itu hanya dikuasai secara perorangan oleh ketua kelompok, sementara anggotanya tidak mengetahui dengan jelas.

Selain itu, bantuan barang juga hendaknya diberikan kepada kelompok yang resmi keberadaanya, bukan kelompok dadakan yang muncul tiba saat tiba akal. Pemberian bantuan barang tersebut juga hendaknya disertai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi syarat dalam aturan perundang-undangan, karena Pemda juga harus memiliki dokumen yang menjadi “pengikat” antara pemberi dan penerima hibah. Bukan sekedar dibagi bagikan begitu saja, seperti membagi bagikan infak menjelang puasa atau lebaran. Bukankah ini uang pemerintah, yang ada mekanisme dan prosedur dalam penggunannya.

Kepala Dinas selaku kepala SKPD, juga harus mengevaluasi dengan benar setiap kelompok pemohon. Jangan asal setuju hanya karena pemohon membawa rekomendasi atas nama para politisi yang duduk DPRD. Sebab, jika terjadi ketimpangan dalam pelaksanaannya, para politisi itu sulit terjerat oleh hukum, dan yang harus bertanggung jawab adalah kepala SKPD yang bersangkutan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.(*)

Rame rame soal Pilpres

sudah berapa minggu ini kawan kawan banyak bicara soal Pilpres. Aqu bosan sumpah…nggak ada benarnya.

semua ngaku lebih baik. entahlah.

tetapi yang jelas, semua masyarakat sudah punya pilihan masing-masing.

nggak perlu mikir yang berat bera.,….sosok mana aja yang kau sukai, ya sudah….pilih dan niatkan untuk perbaikan bangsa ini

kita sudah capek dengan berbagai kebohongan kebohongan….toh daerah kita juga nggak pernah dibangun secara adil oleh pemerintah nasional. hanya menjelang Pemilu saja semua bicara soal pembangunan yang berkelanjutan…habis dipilih, malah lari duluan…busyet….

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.