Luwuk ; Miniatur Indonesia

Percaya atau tidak, jika saya katakan masih ada orang Kabupaten Bangai khususnya di wilayah-wilayah timur Kabupaten Banggai, seperti di Bualemo, Balantak, Lamala, dan bahkan Masama, yang sampai saat ini belum pernah menginjak-kan kakinya di Luwuk? Percaya atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah, mengapa itu terjadi.
Fakta-fakta berikut akan menggiring ingatan kita, hingga sampai pada kesimpulan bahwa terjadi kesenjangan pembangunan di daerah ini. Begini, jika ada orang Luwuk yang baru pulang dari Jakarta, atau kota-kota besar lainnya di Indonesia, akan terlihat lebih istimewah. Bahkan, ia akan menjadi “bintang” diantara teman-temannya yang belum pernah ke Jakarta atau kota-kota besar lainnya.
Begitu juga dengan apa yang terjadi di Kabupaten Banggai. Jika ada “orang timur” Kabupaten Banggai yang baru pulang dari Luwuk, maka ia akan terlihat lebih istimewa dikampungnya. Bahkan ia akan menjadi “bintang” diantara rekan-rekannya itu. Kemarin, saya melihat beberapa anak-anak kecil Pangkalasean, (di pedalaman Balantak itu) yang sedang asyik bercerita. Sesekali mereka saling mengejek, dan bahkan mengolok-olok satu sama lain.
Setelah saya telisik, ternyata anak-anak itu sedang mengagung-agungkan salah satu temannya, yang baru saja pulang dari Luwuk mengikuti ibunya berbelanja isi kios di-rumahnya. Ia bercerita tentang Luwuk yang indah, yang ramai, yang banyak kendaraan, dan lain-lain. Sementara yang lainnya tetap ngotot dengan pendapatnya, bahwa pangkalasean lebih bagus dari Luwuk.
Saya benar-benar terharu dengan kenyataan itu. Namun saya pikir, anak-anak memang tidak mengerti apa-apa. Luwuk memang ramai, namun kompleksitas masalahnya-pun kian pelik. Namun, hal itu tentu tidak akan bisa diperbandingkan dengan pangkalaseang yang minim fasilitas itu.
Nah, jika kita menyebut wilayah timur Indonesia menjadi kawasan tertinggal di republik ini, maka hal itu sama saja dengan apa yang terjadi di daerah kita. Wilayah timur Kabupaten Banggai adalah kawasan yang sangat tertinggal dari pembangunan. Fenomena yang saya sebutkan tadi, adalah satu dari deretan fakta tragis tentang kesenjangan pembangunan yang diciptakan pemerintah daerah.
Hanya saja, pemerintah Indonesia memiliki program percepatan pembangunan wilayah timur Indonesia, sebagai bentuk komitmen untuk mendorong pemerataan pembangunan, serta membangun kesejahteraan rayat yang lebih berkeadilan. Lihat saja bagaimana Presiden SBY mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Palu, ibukota Provinsi Sulteng beberapa waktu lalu. Itu adalah bagian dari wujud keberpihakan atas komitmen kerakyatan.
Pertanyaannya, untuk kita di Kabupaten Banggai, adakah program yang didesain Pemda Banggai untuk kepentingan masyarakat timur Kabupaten Banggai? Melalui tulisan saya ini, saya menyatakan sama sekali tidak ada !.
Mengapa? Ada beberapa penyebab yang sangat mendasar. Pertama, sampai saat ini tidak ada kesadaran Pemda Banggai, bahwa Kabupaten Banggai ini tidak saja di dalam kota Luwuk saja, melainkan tersebar di 13 kecamatan (sekarang sudah 18) kecamatan. Kedua, distribusi pembangunan tidak didasarkan pada skala perioritas berdasarkan kepentingan rakyat, melainkan didasarkan para skala perioritas berdasarkan konspirasi dan hitung-hitungan untung-rugi para elit. Ketiga, lemahnya peran wakil-wakil rakyat yang berasal dari wilayah timur Banggai, karena daerah pemilihan satu masih di dominasi anggota DPRD dari Kota Luwuk saja.
Sama seperti bangsa ini, yang seolah hanya di di Jakarta saja. Proyek pembangunan dikucurkan bukan pada fakta kemiskinan, melainkan pada seberapa besar sogokan daerah ke pusat, serta dominasi elite Jakarta terhadap kebijakan nasional. Melihat Luwuk, begitulah Indonesia. Maka, jika di Jakarta ada skandal century, apakah kasus serupa tak ada di daerah ini? (*)