Catatan : Gafar Tokalang
Membaca judul tulisan ini, kedengarannya seperti cerita rakyat tempo dulu yang ada dalam buku-buku legenda dan dongeng. Tapi sesungguhnya, hal ini bukan cerita tempo dulu melainkan kondisi kita saat ini. “Dr Haryadi,” saya sebutkan sebagai icon institusi pemerintah di daerah, yang menangani permasalahan seputar kesehatan masyarakat. Maklum, jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, menjadikan mantan Kepala Puskesmas Tangeban itu harus memeras akal dan pikiran untuk sebuah kondisi kesehatan yang lebih baik di daerah ini.
Sementara, “orang sakit” adalah sebutan yang saya gunakan bagi orang-orang yang kesehatannya sedang terganggu, atau dengan kata lain yang mengalami permasalahan kesehatan. Sebab, terkadang kita begitu sulit merumuskan kebijakan yang tepat untuk urusan kesehatan, hanya karena kita bingung menafsirkan apa itu permasalahan kesehatan. Maka, dengan sangat sederhana, saya menyimpulkan permasalahan kesehatan adalah orang yang sedang sakit. Dengan cara itu, maka akan sedikit muda bagi saya untuk memahami korelasi antara permasalahan kesehatan di daerah ini, dengan institusi kesehatan yang ada.
Di Kabupaten Banggai, pemerintah daerah menjadikan kesehatan sebagai salah satu perioritas pembangunan, selain pendidikan dan ekonomi kerakyatan. Dari tahun ke tahun, pemerintah daerah terus menggelontorkan program di bidang kesehatan dengan anggaran bermilyar-milyar. Lalu, apa yang terjadi?
Mari kita lihat data Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai tentang kasus gizi buruk. Berdasarkan temuan kasus yang diperoleh dinas kesehatan pada tahun 2007 lalu, prevalensi gizi buruk di daerah ini adalah 3,8 persen. Status prevalensi itu melebihi target nasional yakni dengan prevalensi 1 persen. (Luwuk Post Edisi Sabtu, 29 Maret 2008).
Terus, bagaimana dengan kebijakan penganggaran untuk urusan kesehatan di daerah ini? Dalam rapat Musrembang Kabupaten Banggai APBD 2009 yang digelar Senin 24 Maret 2008, terungkap, pada tahun anggaran 2007 Dinas Kesehatan memperoleh alokasi untuk belanja langsung senilai Rp 32 miliar, sedangkan pada tahun 2008 (penetapan) hanya memperoleh Rp 28 miliar atau mengalami penurunan sekitar Rp 4 milyar. Terungkap juga, anggaran bidang kesehatan belum mencapai 20 persen sebagaimana ketentuan yang ada. Pada APBD 2007 belanja langsung Dinas Kesehatan hanya sebesar 8,7 persen dari total APBD, padahal anggaran APBD mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Sementara, untuk anggaran 2009 itu disebutkan, pemerintah hanya memberikan rens kenaikan belanja langsung dalam setiap SKPD berkisar antara 10 hingga 30 persen dari pagu belanja sebelumnnya. Sedangkan khusus Dinas Kesehatan tahun 2009 mendatang, disebutkan, setelah berbagai usulan masyarakat disusun dan diperas hingga usulan yang paling perioritas, kebutuhan anggaran Dinas Kesehatan membutuhkan kenaikan lebih dari 30 persen dari pagu 2008. Dengan begitu, anggaran kesehatan 2009 mendatang tetap tidak bisa dipenuhi sesuai kebutuhan atau mengalami ketertinggalan sekitar 35 persen dari pagu sebelumnnya. (Luwuk Post Selasa, 25 Maret 2008).
Pekan lalu, media massa lokal memberitakan fenomena kemanusiaan yang terjadi di Kecamatan Toili, dengan sederet masalah kesehatan yang terjadi. Pemberitaan itu kemudian memicu reaksi dan kecaman keras dari berbagai pihak yang dialamatkan kepada pihak Dinas Kesehatan, tentunya, dengan dr Haryadi di dalamnnya.
Bagi saya, menyodok Dinas Kesehatan dalam konteks fenomena kemanusiaan itu tidaklah salah. Akan tetapi sangat berlebihan kalau kemudian Dinas Kesehatan dijadikan kambing hitam atas persoalan ini. Yang harus dibenahi adalah manajemen perencanaan dan sistim pembangunan di daerah. Kalau daerah dalam hal ini bupati Ma’mun Amir dan Wakil Bupati Musadar Amin dengan berani menjadikan kesehatan sebagai salah satu perioritas pembangunan, selain pendidikan dan ekonomi kerakyatan, kenapa hal itu tidak terlihat dari konsistensi penganggaran setiap tahun dalam pembahasan APBD?.
Marilah kita terbuka, berhati besar, dan jujur, untuk mengakui bahwa kebijakan penganggaran kita belum berpihak kepada rakyat. Kebijakan penganggaran yang dilakukan DPRD Kabupaten Banggai belum menyentuh secara maksimal ruang-ruang untuk kepentingan orang sakit.
Pembangunan jalan lingkar Maahas-Tontuan-Soho hingga Kilongan itu menelan anggaran besar. Namun apa manfaatnya bagi orang banyak?. Kalau pertanyaan itu dijawab dengan jiwa besar dan kejujuran, maka dengan tegas kita akan mengatakan, bahwa, kita telah keliru mengalokasikan anggaran. Itu baru salah satu dari contoh kebijakan, kalau dikaji setiap item program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran setiap SKPD dengan jiwa besar dan jujur, maka kita akan menemukan dengan jelas, sederet program dan kegiatan kita yang belum menyentuh kebutuhan orang sakit.
Kembali ke fenomena kemanusiaan yang terjadi di Toili. Publik Kabupaten Banggai melalui layanan SMS memberikan tanggapan atas fenomena itu. “…Masalah gizi buruk yg dialami oleh satu, dua atau tiga warga di dataran Toili itu sdh dijadikan komoditas politik oleh sejumlah Caleg Parpol dan Aleg untuk mengeluarkan statemen yg bernada menyalahkam pemerintah daerah cq Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai yg tdk proaktif menangani masalah kesehatan di daerah ini. Sekarang ini media cetak lokal benar-benar “kebanjiran berita statement para politisi” yg ujung2nya demi “promosi diri” untuk Pemilu 2009 yg akan datang…” “…Jadi sebaiknya para politisi jgn terlalu banyak ngomong atau mengeluarkan statement yg selalu “mengkambing hitamkan pihak lain, menganggap dirinya yg terbaik padahal ia sendiri selama ini hanya jual tampan di media cetak, kritik sana kritik sini. Itu kan sama juga dgn ” latabu atau banyak lekos”..Biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu.” Maju terus pak Ma’mun dan pak dr.H. Hariadi…” begitu tiga petikan SMS dalam layanan publik Luwuk Post (Jumat, 19 september 2008).
Tanggapan publik seperti ini cukup beralasan. Betapa tidak, sejumah fenomena ketimpangan kebijakan yang terjadi selama ini, dan terus belangsung setiap tahun, ternyata juga tidak membuat para politik mengambil sikap. Sederet ketimpangan kebijakan tidak pernah menjadi masalah besar bagi publik di daerah ini. Semua pihak seakan tidak peduli dan masa bodoh dengan kondisi yang terjadi, dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menangani. Tiba-tiba menjelang Pemilu 2009, begitu banyak orang-orang yang peduli bermunculan. Tapi sudahlah, itu tanggapan dan reaksi publik. Kita tidak bisa terjebak dalam ranah politik seperti ini.
Persoalan apakah ada pihak-pihak yang diuntungkan secara politik oleh fenomena kemiskinan yang terjadi saat ini atau tidak, itu sama sekali tidak penting. Apakah hanya karena ada satu, atau dua orang politisi yang diuntungkan oleh statemennya menanggapi fenomena kemanusiaan itu, lalau kemudian kita membiarkan begitu saja apa yang terjadi di Dusun III, Desa Tohiti Sari?, atau membiarkan Supini, janda 40 tahun yang terbaring sakit bertahun-tahun dan tinggal dirumah berlantai tanah yang lembab, tanpa berfikir untuk membantunya merubah lantai rumahnya menjadi mesel. Sesungguhnya, dengan 1 atau 2 sak semen serta 1 atau 2 gerobak pasir saja, rumah berukuran 2×3 milik Supini sudah bisa memiliki lantai yang layak. Dengan begitu, kuman-kuman akan tidak leluasa berkeliaran dan mengerayangi tubuhnya.
Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Sekkab Ismail Muid yang menyebut persoalan apakah kasus itu benar-benar gizi buruk atau bukan, lumpuh layu karena polio atau tidak, yang jelas haruslah disikapi (Luwuk Post Rabu, 17 September 2008). Bukankah hidup ini tidak selama-lamanya? Bukankah masih ada kehidupan yang panah setelah kehidupan yang kita jalani saat ini?. Mari.., berbuatlah…, selagi tangan kita masih bisa bergerak dan berbuat.(*)
